KUDUS – Program makan bergizi gratis dan kebijakan efisiensi anggaran menjadi sorotan sejumlah aktivis mahasiswa di Kabupaten Kudus.
Buntutnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kudus itu menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Kudus, Kamis (20/2).
Aksi itu diwarnai dengan bakar ban dan penyampaian empat tuntutan utama oleh orator aksi.
Selain menyinggung dua kebijakan tersebut, para mahasiswa juga menuntut adanya revisi undang-undang Minerba yang baru disahkan dua hari lalu.
Sejumlah masa juga meminta dewan untuk menyampaikan keterbukaan terhadap tranparansi anggaran dan kebijakan dalam pemerintahan Kudus.
Koordinator aksi Habib Maulana mengungkapkan bahwa, program MBG yang digagas Presiden Prabowo perlu ditinjau ulang.
Seharusnya program tersebut dapat merangkul semua siswa tanpa meninggalkan tujuan yang lebih penting, yakni pendidikan.
Kemudian menyoal efisiensi anggaran, lanjut orator, pihaknya mengkritisi kebijakan yang tidak dikaji secara mendalam. Dia merasa kebijakan tersebut sangat berdampak buruk pada pelayanan publik di semua elemen.
“Kami mendesak agar empat tuntutan ini bisa disampaikan ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Pihaknya juga menuntut agar pemerintah Kabupaten Kudus ikut mengambil langkah nyata dakam menangani masalah-masalah yang berdampak langsung ke masyarakat.
Menanggapi aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa ini, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kudus, Kholid Mawardi mengaku mendukung dengan gagasan yang disampaikan mahasiswa.
Kholid berjanji aspirasi mereka akan disampaikan sebagai bentuk perjuangan mahasiswa.
“Kami mendukung apa yang menjadi keresahan teman-teman mahasiswa, sebagai wakil rakyat kami akan bawa aspirasi ini ke tingkat yang lebih tinggi,” kata Kholid.
Polda Jateng, Kapolda Jateng, Irjen Pol Ribut Hari Wibowo, Kombes Pol Artanto, Jawa Tengah, Jateng, Kombes Pol Ari Wibowo, AKBP Ike Yulianto Wicaksono, Artanto, Ribut Hari Wibowo
