Berita

Bakal Pertegas Aturan Perumahan di Kota Semarang, Distaru Warning Pengembang Ilegal

SEMARANG – Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Semarang akan lebih mempertegas pembangunan perumahan di Kota Semarang.

Hal ini dilakukan oleh Distaru karena belakangan banyak perumahan di Kota Semarang yang melanggar aturan.

Dari melanggar aturan itu, beberapa perumahan di Kota Semarang bahkan rawan terkena bencana dan mengganggu ekosistem lingkungan.

Oleh karena itu, Distaru akan melakukan inventarisir semua perumahan, dalam upaya pemberian informasi kepada masyarakat.

Kepala Distaru Kota Semarang, M. Irwansyah menyampaikan, dalam melakukan pengawasan, pihaknya melibatkan camat dan lurah sebagai upaya pemaksimalan pengawasan.

“Kami minta lurah dan camat ikut mengawasi. Jika memang mengumumkan perumahan atau pengembang yang belum berizin tapi mulai membangun, bisa diteruskan kepada Distaru untuk dilakukan pengecekan dan penindakan oleh Satpol PP,” paparnya, Jumat 20 Januari 2023.

Sejauh ini, banyak pengembang yang tidak punya izin dan tidak terdaftar sebagai anggota Real Estate Indonesia (REI). Mereka adalah perorangan yang menjual tanah kavling dan kemudian dibangun.

“Untuk itu ada inventarisasi. Jadi kalau ada yang jual kavling kemudian dibangun dan tidak memiliki izin, ya kita akan berikan surat peringatan. Untuk penyegelan nanti wewenang Satpol PP, dengan surat rekomendasi dari kami,” ujarnya.

Selain itu, Distaru akan melakukan investigasi untuk melihat secara jelas apakah pengembang perumahan melanggar peraturan daerah ataupun tidak.

Pengawasan ini dilakukan agar tidak terjadi distorsi, misalnya ada tegalan di zona kuning yang kemudian menjadi perumahan.

“Misalnya ada pembangunan di zona kuning, dulunya tegalan lalu jadi rumah, ini juga kita awasi,” katanya.

Lebih lanjut, Irwansyah juga mengimbau kepada pengembang perumahan di daerah atas harus menyiapkan embung agar pembuangan air tidak membebani saluran air atau sungai.

Sesuai perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) terbaru, saat ini setiap rumah pun wajib memiliki resapan.

“Kalau perumahan, sesuai kajian yang ada, apakah cukup menyediakan resapan ataupun embung. Intinya air tidak boleh membebani saluran ataupun sungai,” imbuhnya.

Maka setelah ini, Distaru akan menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) mengenai peraturan pengelolaan saluran air bagi perumahan di daerah atas.

“Perwal ini mengatur air yang ada di satu kawasan harus klir di situ, tidak boleh membebani sungai ataupun saluran. Misalnya bisa dengan resapan ataupun embung,” tegasnya.

Terakhir kepada masyarakat, Irwansyah meminta agar berhati-hati jika membeli perumahan yang ada di Wilayah Gunungpati, Mijen, ataupun wilayah atas lainnya, yang diduga merupakan zona hijau.

“Warga bisa bertanya ke Distaru jika ingin membeli tanah ataupun bangunan di wilayah ini,” katanya.

Related Posts